Pengamat UNIBRAW Anggap Ide Drone Jokowi Malah Lebih Parah Dari Jual Indosat! Ini Malah Jual Negara

Penggunaan drone sebagai alat utama sistem persenjataan andalan untuk mengawasi perairan Indonesia menunjukkan Jokowi tak punya kerangka kerja strategi pertahanan nasional. Padahal blueprint ini sangat penting untuk memberi arah pembangunan.
"Bagaimana dia mengatakan operasional drone tidak mahal, kemudian menyewa satelit negara lain," kata pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Malang, Anang Sudjoko saat dihubungi, Selasa (24/6/2014).
Menurut Anang, dengan luas lautan Indonesia seperti ini, tak mungkin drone jadi satu-satunya alat untuk mengawasi perairan Indonesia, meski Jokowi membaginya di tiga sasaran yaitu Indonesia Barat, Tengah dan Timur.
"Akan jadi mahal sekali. Jika konsep Jokowi ini benar-benar diterapkan. Maka bukan lagi asset negara yang terjual, tapi yang terjadi akan lebih parah yaitu negara ini akan terjual,” kata Anang yang lulusan University of South Wales Australia

Menurut dia, ini lebih buruk dari apa yang dilakukan oleh Megawati. Karena dengan menyewa satelit negara lain, data-data perairan dan lainnya akan didapatkan juga oleh negara pemilik satelit.”Dia lebih buruk dari Megawati,” kata Anang.
Menurut Anang, ini adalah indikator jika Jokowi tak punya blueprint soal strategi pertahanan nasional. “Ini kan sama dengan ide Jokowi dengan kartu-kartunya. Memangnya Papua itu Jakarta? Madura itu Jakarta? “kata Anang.
Anang menggambarkan hal itu agak sulit diterapkan di daerah-daerah dengan wilayah geografis sulit seperti Papua, beberapa daerah kepulauan Indonesia yang sulit dijangkau. “Satu hal mikro yang mungkin baik, tak bisa serta merta bisa digeneralisasi ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Anang.
“Lama-lama Jokowi terlihat sebagai sosok yang tidak kredibel dan tidak berintegritas. Apa yang dia katakan hanya rangkaian kalimat yang dia sendiri tidak tahu bagaimana sebenarnya memahami konteks permasalahan di Indonesia,” tuturnya.

Jokowi Capres Paling Banyak Utang

Oleh: Fadhly Zikry

                                            

Calon Presiden Jokowi - inilahcom

INILAHCOM, Jakarta - Calon Presiden Jokowi tercatat yang paling banyak memiliki hutang, dibandingkan dengan Capres Prabowo Subianto, maupun Cawapres Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla.

Berdasarkan data yang telah diklarifikasi dan verifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi memiliki total kekayaan Rp31 miliar, dengan jumlah hutang Rp1,9 miliar.

Dibandingkan dengan Prabowo Subianto, yang memiliki harta kekayaan Rp1,6 triliun, tapi Prabowo hanya memiliki hutang sebanyak Rp28 juta.

Calon wakil presiden Hatta Rajasa, Jokowi masih menempati hutang paling banyak. Hatta memiliki total kekayaan Rp30 miliar, dengan hutang Rp157 juta.

Bahkan, dibandingkan dengan pendampingnya, Jusuf Kalla, hutang Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu masih paling banyak.

JK memiliki total kekayaan sebanyak Rp465 miliar dengan hutang Rp465 juta. [gus]

Ini Semakin Mempermalukan Jokowi... Prabowo Sumbang Rp 500 Juta Untuk Palestina Saat Diserang Israel Tahun 2008-2009! Jauh Sebelum Jokowi Ngomong Palestina

Pemerintah dan Rakyat Palestina mensyukuri dukungan kuat pemerintah, parlemen, partai-partai politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, media massa serta kalangan mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat di Indonesia selama ini.
Demikian disampaikan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz N Mehdawi seperti dikutip dari Antara pagi ini, Selasa (24/6).
Dalam konteks bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, katanya, berbagai pihak di Indonesia senantiasa mengulurkan tangan mereka, termasuk Partai Gerindra. Partai yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden itu pernah memberikan donasi senilai Rp 500 juta ketika Israel menginvasi Gaza beberapa

waktu lalu.

Di mata Dubes Fariz, dukungan dan komitmen Indonesia pada Palestina yang merdeka dan berdaulat itu tidak pernah berubah dan senantiasa kuat sejak era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Semua mendukung kemerdekaan Palestina. Saya berharap kebijakan ini tidak berubah. Kami pun tidak ingin isu Palestina ini menjadi isu kontroversial. Sebaliknya kami ingin isu Palestina merupakan isu yang menyatukan bukan isu yang memisahkan orang-orang Indonesia," katanya.
Dalam konteks perjuangan kemerdekaan Palestina, masyarakat internasional yang mendukung Palestina itu tidak hanya datang dari kalangan Muslim tetapi juga Kristiani dan pemeluk agama-agama dan kepercayaan yang lain, katanya.
"Masalah Palestina ini juga menyangkut isu keadilan," katanya.

Tim Jokowi Dinilai Tebar Kebencian ke TNI AD

Oleh: Ajat M Fajar

Penasihat tim pemenangan Prabowo-Hatta Letjen (Purn) TNI Suryo Prabowo - (Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kubu Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sering menggunakan isu-isu mengenai TNI menjelang pilpres. Hal ini dibuktikan dengan munculkan isu Babinsa yang disebut berpihak kepada capres Prabowo.

Penasihat tim pemenangan Prabowo-Hatta Letjen (Purn) TNI Suryo Prabowo menilai situasi politik menjelang Pilpres 2014 dinilai mirip gejolak politik tahun 1965-1966. Saat itu komunis sedang berjaya sehingga kekuatannya mampu memecah belah TNI AD.

Sepertinya TNI AD sangat dibenci oleh tim Jokowi. Ada pihak yang gunakan isu Babinsa untuk mendiskreditkan komando teritorial. Pengaruhi oknum pejabat tinggi TNI AD/Polri untuk memihak, menggunakan senior TNI AD untuk fitnah Prabowo Subianto.

"Serta lecehkan TNI AD dengan mengintervensi modernisasi peralatan tempur TNI AD dengan ajukan pertanyaan titipan yang mempersalahkan pengadaan tank Leopard. Ini semua mengarah pada pelemahan kekuatan TNI AD," ujar Suryo Prabowo saat memberi pembekalan pada pengurus DPD dan DPC Pepabri, Piveri dan keluarga besar TNI Jawa Tengah di Gedung Joang '45 Semarang, Kamis (26/6/2014).

Menurutnya, usaha menurunkan kemampuan TNI AD terlihat sangat sistematis. Pertama, TNI AD dijauhkan dari rakyat, Kedua kekuatan persenjataannya dilucuti. Ketiga, kemampuan prajuritnya diragukan.

"Mereka sampaikan kalau hanya andalkan pengalaman prajurit TNI, Prabowo dinilai belum cukup untuk bisa menjadi presiden karena tidak miliki pengalaman di pemerintahan. Ini pelecehan terhadap seluruh mantan Presiden RI," paparnya.

Suryo mengatakan, Presiden Soekarno tidak punya pengalaman di pemerintahan tapi jadi presiden selama 20 tahun. Begitu pula purnawirawan TNI AD seperti Soeharto bisa menjadi presiden selama 32 tahun dan SBY bisa 10 tahun menjadi presiden, suatu hal yang luar biasa.

Sebaliknya BJ Habibie dan Megawati meski sebelumnya pernah di pemerintahan, tetapi keduanya tidak bisa menjadi presiden selama 5 tahun penuh.

"Pengalaman ini justru bikin khawatir masyarakat. Jangan-jangan jika Jokowi yang terpilih, menjabat Presiden tidak sampai 5 tahun," jelasnya.

Namun demikian agar terlihat visioner Jokowi memunculkan istilah retoris seperti Poros Maritim Dunia, tol laut, dan penggunaan drone untuk hadapi perang cyber dan perang hybrid. "Ini tampak sekali sebagai pemikiran titipan orang lain, bukan original pemikiran Jokowi," imbuhnya..

Untuk itu Suryo mengimbau kepada keluarga besar TNI dan segenap komponen bangsa diharapkan meningkatkan kewaspadaan. Terutama isu yang tendensius mengganggu integritas TNI AD.

"Dalam sejarah, hanya komunis yang membenci TNI AD karena selama ini selalu berhasil menumpas pemberontakan bersenjatanya yang ditujukan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis," tandasnya. [rok

Jokowi Tak Jujur Soal Upah Buruh DKI

     

        

Capres nomor 2 Joko Widodo (Jokowi) - inilahcom

Oleh: Iwan Purwantono

nasional - Selasa, 1 Juli 2014 |

INILAHCOM, Jakarta - Klaim capres nomor 2 Joko Widodo (Jokowi) tentang penaikan upah minimum provinsi (UMP) di DKI sampai 44 persen, sangatlah tidak jujur. Penaikan tersebut buah dari Gubernur DKI Fauzi Bowo.

Seperti disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, keputusan penaikan UMP DKI 43 persen bukanlah murni dari Gubernur DKI Jokowi.

‘’Karena Jokowi baru dilantik pada Oktober 2013. Yang benar, kenaikan UMPk DKI sampai 43% berkat gubernur sebelumnya yakni Bang Foke. Jokowi hanya meneruskan keputusan Foke,’’ ungkap Said, Selasa (1/7/2014).

Betul juga, Jokowi acapkali gembar-gembor berhasil mengerek UMP DKI sampai 44%. Terakhir saat berkampanye di depan puluhan buruh di Cikupa, Tangerang, Senin (30/6/2014).

Tentu saja, KSPI sangat menyesalkan sikap Jokowi yang rajin mengklaim masalah UMP DKI di 2013. Padahal, saat Jokowi memimpin DKI, komitmen terhadap buruh justru tak terlihat. Buktinya, upah buruh di DKI hanya naik Rp 200 ribu, sementara UMP daerah lain kenaikannya antara 25% sampai 70%.

‘’Kami protes keras dengan kebijakan Jokowi yang hanya naikkan upah buruh Rp 200 ribu per bulan. Padahal, biaya hidup di Jakarta termahal di banding daerah lain. Sejak saat itulah buruh menjuluki Jokowi sebagai bapak upah murah,’’ ujarnya. [rok

SPEKTANEWS (Jakarta) Calon Presiden nomor urut 2, Joko Widodo mengkritik keputusan Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informasi), Tifatul Sembiring, atas keputusannya menutup situs yang banyak memposting video dewasa dan porno, viemo.com, pertengahan Mei 2014 lalu. Hal tersebut ditegaskan Joko Widodo di hadapan Netizen (pengguna internet) di Hotel Lumire, Jakarta, Kamis (26/6), saat mereka menyinggung permasalahan situs vimeo.com yang telah diblokir Tifatul Sembiring. Joko Widodo mengaku jika dirinya tidak menyukai pemblokiran situs. Capres usungan partai koalisi PDI-P ini juga menginginkan jika seharusnya kebebasan mengakses situs vimeo.com harus tetap dipertahankan agar tidak menghambat krativitas . Hal yang menurutnya diperlukan pemblokiran sebuah situs adalah ketika situs tersebut telah mengancam keamanan negara. "Kebebasan itu biarkan tetap berjalan, saya terus terang anti blokir, tapi kalau menyangkut keamanan negara gimana tidak?" ujar Joko, usai acara, Jumat (27/6). Saat berdialog, sejumlah Netizen menyampaikan keberatannya dengan keputusan Menkominfo yang telah memblokir situs vimeo.com. "Itu yang saya tidak setuju," tegas Jokowi. Vimeo.com merupakan situs yang mirip dengan Youtube, hanya saja di vimeo.com memuat ribuan video yang tak layak diakses masyarakat, seperti video adegan intim pria dan wanita serta adegan wanita dan pria tanpa busana (bugil). Untuk memproteksi tontonan yang tak layak, Kemenkominfo telah memblokir situs video tersebut pada pertengahan Mei 2014 lalu - See more at: http://www.spektanews.com/2014/06/demi-netizen-jokowi-tak-setuju.html#sthash.cqsDGuUt.dpuf

Blog Special Return

 

AWAS BLUNDER LHO MBOKDHE..

POLISI DAN BIN HARUS MEMANGGIL DAN MEMINTA KETERANGAN DARI MEGAWATI DAN DA'I BAHTIAR ATAS PERNYATAANNYA BAHWA ADA CAPRES YANG KALAH AKAN MELAKUKAN KERUSUHAN

Bukankah selama ini di Jogja PDIP sudah membuat beberapa kerusuhan.....

http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/27/isu-akan-terjadi-chaos-megawati-minta-intelijen-bergerak

Romo Magnis : Jokowi Kalah Pilpres Akan Terjadi Chaos di Indonesia

JAKARTA (voa-islam.com) - Kalangan Katolik nasibnya sudah digantungkan kepada Jokowi. Bukan kepada Jesus. Maka, menjadikan Jokowi sebagai presiden dalam pemilihan 9 Juli nanti, sebagai ‘to be or not to be’ (hidup atau mati). Memenangkan Jokowi ibaratnya seperti ‘perang puputan’ di Bali.

Seluruh daya dan potensi kalangan Katolik, sekarang ini diarahkan memenangkan Jokowi. Tidak ada pilihan lain. Mereka mengerahkan seluruh sarana yang mereka miliki. Surat kabar, majalah, telivisi, media sosial, dan gereja digunakan memenangkan Jokowi.

Kalangan gereja Katolik, seperti yang nampak dilakoni oleh Romo Benny Susetyo yang menjadi ‘Tim Sukses’ Jokowi, benar-benar berjuang ingin memenangkan Jokowi. Romo Beny menyuarakan pentingnya memenangkan Jokowi kepada gereja, dan kalangan aktivis gereja.

Bahkan, seorang Romo di Semarang, mengatakan, Jokowi itu, disamakan dengan Jesus, karena Jokowi dan Jesus, sama-sama mencintai orang kecil. Itulah hembusan penuh dengan pencitraan dan kepalsuan.

Dengan Jokowi menjadi presiden Indonesia, banyak hal yang bersifat strrategis akan dapat diwujudkan. Terutama mengeliminir golongan Islam, yang tetap menjadi momok buat mereka, seperti adanya SKB Tiga Menteri akan dapat dihapus. Karena dengan adanya SKB Tiga Menteri, dinilai sebagai pembatasan kebebasan beragama di Indonesia.

Melalui pemerintah Jokowi, golongan Katolik, bukan hanya ingin mengubah populasi penduduk Indonesia, tetapi mengubah nilai-nilai Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia. Upaya ini dimungkinkan dengan adanya tokoh-tokoh yang sekarang ini berada di balik Jokowi.

Seperti Prof.Dr.Musdah Mulia yang menjadi Ketua Megawati Institute, secara terang-terangan ingin mencabut Tap MPR No.XXV/l966, yang melarang ajaran komunis. Dengan demikian komunisme dan partai komunis (PKI), akan hidup lagi di Indonesia. Menghapus kolom agama di KTP, dan menghapuskan Perda Syari’ah di daerah-daerah. Semua ini sebagai langkah strategis menuju Indonesia ‘Tanpa Islam’.

Karena itu, pemilihan presiden 2014, yang akan berlangsung 9 Juli mendatang, sebagai jalan ‘pendek’ menghancurkan golongan Islam dengan cara memenangkan Jokowi. Dengan kemenangan Jokowi, dan Jokowi menjadi presiden, sudah dapat diprediksi, golongan Katolik akan mendapatkan berkah yang besar. Ini seperti yang diinginkan oleh Dubes Vatikan, saat melangsungkan pertemuan di Hotel milik konglomerat Cina, Jacob Soetojo, yang dihadiri Mega, Jokowi, Dubes AS, dan Dubes Vatikan.

Maka, sekarang ini terjadi kolaborasi (persekongkolan) antara pengikut Katolik yang berideologi kiri (Theologi Pembebasan) dengan kalangan aktivis kiri, sekuler, liberal, dan komunis, dan dukungan media seperti Kompas, Tempo, dan Metro TV, TV Kompas, saling bahu-membahu memenangkan Jokowi. Ini ibaratnya peperangan dan pertempuran terakhir memperebutkan kota suci ‘Jerusalem’ antara Pasukan Romawi dengan Shalahuddin.

Dengan kemenangan Jokowi sebagai presiden, maka lima tahun ke depan akan berubah drastisl. Bukan hanya menjadi negara sekuler, tetapi Indonesia seperti tanah Palestina yang dijajah oleh Israel sekarang ini, dan Jerusalem diduduki dan menjadi ibukota Zionis-Israel.

Mereka, terutama kalangan Phalangis (kristen), sekuler, liberal, nasionalis, komunis, bersatu padu, berjuang dengan sangat keras, dan didukung para jenderal, ingin memenangkan peperangan di bulan Juli mendatang. Mereka tidak ingin melepaskan peluang yang ada, dan Jokowi harus menang.

Tengoklah, apa yang dikemukakan oleh tokoh Katolik Romo Franz Magis Suseno yang selama ini dikenal kritis terhadap Pemerintah menyampaikan sebuah tekanann, dalam bentuk analisa yang sifatnya provokatif, konfrontatif dan tendensius. Di mana Romo Magnis mengatakan mengenai kondisi Indonesia pasca pemilu, jika Jokowi gagal menjadi Capres RI, yaitu akan ada terjadi kerusuhan hebat melanda Indonesia.

Seperti dikutip dari portal intelijen, Romo Magnis mengatakan jika Gubernur DKI Jakarta, Jokowi gagal menjadi calon presiden 2014, akan muncul kerusuhan di Indonesia. Analisis itu disampaikan dalam diskusi yang digelar di kantor Maarif Institute, Jakarta. “Kalau Jokowi tidak maju, maka bisa jadi ada kekerasan,” tegas Romo Magnis.

Analisa yang disampaikan tokoh katolik ini sangat bentuk ancaman para pendukung Jokowi, terutama dari kalangan Katolik. Fran Magnis membuat analisa yang disampaikannya adalah sangat kuat unsur provokasinya dan terindikasi adanya sebuah kampanye terselubung kepada umat katolik dalam mendukung Jokowi.

Apa yang disampaikan Romo Magnis dalam diskusi di kantor Maarif Institute ini bisa menjadi bukti adanya dukungan dari umat katolik di Indonesia untuk Jokowi sebagai Capres pada pemilu Presiden tahun ini, dan mengandung unsur ancaman.

Romo Magnis sebagai tokoh agama katolik telah membawa Katolik dalam sebuah spekulasi yang kuat, dan membuat ancaman, dan memang eksistensi Katolik sangat digantungkan kepada Jokowi. Kemenangan Jokowi berarti kemenangna golongan katolik dan Kristen di Indonesia.

Dibagian lain, kalangan para pendukung Jokowi, terutama dari kalangan LSM sekuler, liberal, dan komunis, secara lantang meneriakan kalau Jokowi kalah, maka Indonesia akan terbelah dua. Kalau Jokowi kalah akan terjadi desintegrasi. Skenario chaos (kekacuan), nampaknya sudah mereka siapkan, pasca 9 Juli. Wallahu’alam.