Andalkan Jokowi, Rakyat Jangan Mau Dikibuli PDIP
Sabtu, 1 Maret 2014 19:59 WIB
Warta Kota /Adhy Kelana
Kader PDI Perjuangan yang juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( kanan) mencium tangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kiri) usai menerima Nasi Tumpeng saat perayaan Hari Ulang Tahun Ke-41 PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Raya Lenteng Agung 99, Jakarta, Jumat (10/1/2014). Megawati Soekarnoputri meminta kepada seluruh kader untuk fokus mengantarkan PDI Perjuangan menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2014 atau memperoleh suara minimal 20 persen. (Warta Kota/Adhy Kelana)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masuknya nama Gubernur DKI Jakarta Jokowi sebagai juru kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dianggap hanya memanfaatkan popularitas mantan Wali Kota Solo tersebut, agar PDIP bisa meraih suara optimal di pemilu legislatif (pileg) 2014.
Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan elektabilitas PDIP bisa terdongkrak jika mengumumkan Jokowi sebagai calon presiden sebelum hari pencoblosan pileg. Namun bila tidak diumumkan sebelum pileg, belum tentu suara PDIP terdongkrak.
"Jokowi hanya juru kampanye saja toh, dan belum tentu calon Presiden. Katakan saat pileg PDIP dapat 24 persen suara. Tiba-tiba capresnya bukan Jokowi. Masyarakat akan marah, merasa dikhianati," papar Hamdi kepada Tribunnews.com, Sabtu (1/3/2014).
"Kalau masyarakat lihat, ternyata bukan Jokowi capres anda, ternyata orang lain. Jangan main-main juga. Hitung dengan matang kemungkinan-kemungkinan itu," lanjutnya.
Mengenai kabinet bayangan yang dibentuk PDIP, Hamdi menilai agak lucu dan aneh. Karena menurutnya hak untuk menentukan susunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden, dan bukan hak parpol. Ia menuturkan saat ini saja belum jelas siapa capres yang diusung PDIP.
"Sekarang yang paling penting, siapa presidennya. Agak aneh PDIP membuat kabinet bayangan. Ini kan sistem presidential, Menteri itu kan hak prerogatif Presiden. Tanya dulu dong Presidennya, Presidennya siapa belum jelas," katanya.
"Tidak mendongkrak juga (isu kabinet bayangan PDIP) untuk suara PDIP. Orang sekarang ingin tahu, siapa capres anda," katanya
Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan elektabilitas PDIP bisa terdongkrak jika mengumumkan Jokowi sebagai calon presiden sebelum hari pencoblosan pileg. Namun bila tidak diumumkan sebelum pileg, belum tentu suara PDIP terdongkrak.
"Jokowi hanya juru kampanye saja toh, dan belum tentu calon Presiden. Katakan saat pileg PDIP dapat 24 persen suara. Tiba-tiba capresnya bukan Jokowi. Masyarakat akan marah, merasa dikhianati," papar Hamdi kepada Tribunnews.com, Sabtu (1/3/2014).
"Kalau masyarakat lihat, ternyata bukan Jokowi capres anda, ternyata orang lain. Jangan main-main juga. Hitung dengan matang kemungkinan-kemungkinan itu," lanjutnya.
Mengenai kabinet bayangan yang dibentuk PDIP, Hamdi menilai agak lucu dan aneh. Karena menurutnya hak untuk menentukan susunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden, dan bukan hak parpol. Ia menuturkan saat ini saja belum jelas siapa capres yang diusung PDIP.
"Sekarang yang paling penting, siapa presidennya. Agak aneh PDIP membuat kabinet bayangan. Ini kan sistem presidential, Menteri itu kan hak prerogatif Presiden. Tanya dulu dong Presidennya, Presidennya siapa belum jelas," katanya.
"Tidak mendongkrak juga (isu kabinet bayangan PDIP) untuk suara PDIP. Orang sekarang ingin tahu, siapa capres anda," katanya
