HARIANJAMBI.COM, JAMBI - Kepulauan Natuna di Provinsi Riau yang berada di kawasan Laut China Selatan saat ini telah diklaim oleh China. Negara itu bahkan telah memasukkan kepulauan kaya migas dan ikan itu dalam paspor terbaru warganya.
China menggambar peta laut Natuna di Laut China Selatan masuk wilayahnya dengan 9 dash line atau garis terputus. Jokowi Dinilai Tidak Paham Soal Konflik di Laut Ch...ina Selatan
Vietnam dan Filipina sudah menolak peta China tersebut sebagai dasar untuk pengembangan minyak dan gas bersama yang ditawarkan negara itu.
Asisten Deputi I Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Masekal Pertama TNI Fahru Zaini, mengatakan China telah mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah perairan mereka.
“Klaim sewenang-wenang ini terkait dengan sengketa Spratly dan Paracel Islands antara China dan Filipina . Sengketa ini akan memiliki dampak besar pada keamanan perairan Natuna. " katanya seperti dikutip dari Bloomberg, beberapa waktu lalu.
Wilayah Natuna merupakan wilayah kaya minyak, gas dan ikan serta rumah bagi beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia.
Khusus untuk Blok East Natuna, PT Pertamina (Persero), bersama dengan mitra yang meliputi unit Exxon Mobil Corp dan Total SA, ingin mengembangkan blok gas tersebut yang diprediksi memiliki potensi sumber daya hingga 57 triliun kaki kubik.
Lantas apa jawaban capres Joko Widodo saat ditanya oleh capres Prabowo Subianto tentang peran dan sikap Indonesia terkait konflik di laut China Selatan, dalam debat capres di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta, Minggu 22 Juni 2014.?
"Ini adalah urusan negara lain dengan negara yang lain. Tapi kalau kita bisa masuk dan bisa berperan, juga lebih baik. Tapi harus kita amati dan cek, apakah kita masuk ke konflik itu justru membuat kita berhubungan tidak baik dengan Tiongkok, lalu apakah kita bisa kasih solusi," kata Jokowi di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta, Minggu 22 Juni 2014.
Pasangan cawapres Jusuf Kalla itu mengatakan, jika Indonesia tidak memberikan solusi, sebaiknya Indonesia tidak ikut-ikutan. Ketahanan nasional tetap nomor satu.
"Kalau kita bisa kasih solusi dengan diplomasi, tidak usah ikut-ikutan," kata Jokowi.
Mendengar jawaban Jokowi, Prabowo kemudian kembali melontarkan pertanyaan apakah Indonesia akan abstain atau membela siapa dalam masalah Laut Cina Selatan ini. Sebab, ada masalah wilayah Indonesia yang diklaim negara lain dalam konflik tersebut.
"Kalau peran kita bisa kasih keuntungan bagi negara lain, kita lakukan. Kita tidak punya konflik dalam area yang ada, kalau dibutuhkan kita masuk, harus ada manfaatnya, harus bisa berikan jalan keluar agar konflik itu tidak memberikan dinamika yang tidak baik di sekitar kawasan itu," ujar Jokowi memberi jawaban. (*)
Sumber : http://harianjambi.com/
China menggambar peta laut Natuna di Laut China Selatan masuk wilayahnya dengan 9 dash line atau garis terputus. Jokowi Dinilai Tidak Paham Soal Konflik di Laut Ch...ina Selatan
Vietnam dan Filipina sudah menolak peta China tersebut sebagai dasar untuk pengembangan minyak dan gas bersama yang ditawarkan negara itu.
Asisten Deputi I Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Masekal Pertama TNI Fahru Zaini, mengatakan China telah mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah perairan mereka.
“Klaim sewenang-wenang ini terkait dengan sengketa Spratly dan Paracel Islands antara China dan Filipina . Sengketa ini akan memiliki dampak besar pada keamanan perairan Natuna. " katanya seperti dikutip dari Bloomberg, beberapa waktu lalu.
Wilayah Natuna merupakan wilayah kaya minyak, gas dan ikan serta rumah bagi beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia.
Khusus untuk Blok East Natuna, PT Pertamina (Persero), bersama dengan mitra yang meliputi unit Exxon Mobil Corp dan Total SA, ingin mengembangkan blok gas tersebut yang diprediksi memiliki potensi sumber daya hingga 57 triliun kaki kubik.
Lantas apa jawaban capres Joko Widodo saat ditanya oleh capres Prabowo Subianto tentang peran dan sikap Indonesia terkait konflik di laut China Selatan, dalam debat capres di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta, Minggu 22 Juni 2014.?
"Ini adalah urusan negara lain dengan negara yang lain. Tapi kalau kita bisa masuk dan bisa berperan, juga lebih baik. Tapi harus kita amati dan cek, apakah kita masuk ke konflik itu justru membuat kita berhubungan tidak baik dengan Tiongkok, lalu apakah kita bisa kasih solusi," kata Jokowi di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta, Minggu 22 Juni 2014.
Pasangan cawapres Jusuf Kalla itu mengatakan, jika Indonesia tidak memberikan solusi, sebaiknya Indonesia tidak ikut-ikutan. Ketahanan nasional tetap nomor satu.
"Kalau kita bisa kasih solusi dengan diplomasi, tidak usah ikut-ikutan," kata Jokowi.
Mendengar jawaban Jokowi, Prabowo kemudian kembali melontarkan pertanyaan apakah Indonesia akan abstain atau membela siapa dalam masalah Laut Cina Selatan ini. Sebab, ada masalah wilayah Indonesia yang diklaim negara lain dalam konflik tersebut.
"Kalau peran kita bisa kasih keuntungan bagi negara lain, kita lakukan. Kita tidak punya konflik dalam area yang ada, kalau dibutuhkan kita masuk, harus ada manfaatnya, harus bisa berikan jalan keluar agar konflik itu tidak memberikan dinamika yang tidak baik di sekitar kawasan itu," ujar Jokowi memberi jawaban. (*)
Sumber : http://harianjambi.com/
Disayangkan, Jokowi Tak Paham Persoalan Laut China Selatan
Minggu, 22 Juni 2014 | 23:57 WIB
Ilustrasi Konflik Laut China Selatan
JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan penasihat tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Akbar Tandjung, menilai calon presiden Joko Widodo kurang memahami persoalan konflik di Laut China Selatan. Akbar mengatakan Indonesia juga punya kepentingan dengan penyelesaian konflik tersebut.
"Ya maaf, mungkin Jokowi tidak begitu menguasai banyak isu nasional terkait persoalan luar negeri. Ketahanan misalnya. Soal Laut China Selatan dia tidak paham betul, padahal itu kan perebutan kepentingan beberapa negara (atas) sumber daya alam di situ," kata Akbar usai menghadiri debat ketiga antar-kandidat capres, di Jakarta, Minggu (22/6/2014).
Akbar menyayangkan sikap Jokowi yang seolah tidak menganggap persoalan di Laut China Selatan sebagai persoalan serius. Jokowi, menurutnya, terlalu berbaik sangka atas kasus tersebut.
Padahal, kata Akbar, ada kepentingan nasional yang cukup besar di Laut China Selatan. "Kalau soal kepentingan, (kita) membutuhkan kemampuan yang tinggi dan diplomasi. Kalau tidak bisa, bisa terjadi konflik yang tajam di sana," ujar dia.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan tidak ingin ikut campur menangani konflik Laut China Selatan. Jika terpilih sebagai presiden, Jokowi ingin Indonesia tidak terseret pusaran masalah internasioal tanpa memberikan solusi yang jelas.
Jokowi menyampaikan pandangannya itu sebagai jawaban atas lontaran pertanyaan dari Prabowo. Menurut Jokowi, Indonesia tidak terlibat dalam ketegangan antar-negara-negara ASEAN terkait kawasan perairan tersebut.
"Itu urusan negara lain dan negara lain. Tapi kalau kita berperan, juga lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya solusi yang benar, proses diplomasi yang kita lakukan tidak bermanfaat, untuk apa kita lakukan?" papar Jokowi.
Mendengar jawaban Jokowi, Prabowo sempat berupaya memperdalam pertanyaan dengan menambahkan informasi bahwa ada wilayah Indonesia yang turut diklaim dalam sengketa tersebut. Namun, Jokowi tetap menyatakan Indonesia tidak perlu ikut campur terlalu dalam pada masalah itu. "Setahu saya, dalam konflik Tiongkok itu, kita sama sekali tidak punya konflik," ujar Jokowi.
"Ya maaf, mungkin Jokowi tidak begitu menguasai banyak isu nasional terkait persoalan luar negeri. Ketahanan misalnya. Soal Laut China Selatan dia tidak paham betul, padahal itu kan perebutan kepentingan beberapa negara (atas) sumber daya alam di situ," kata Akbar usai menghadiri debat ketiga antar-kandidat capres, di Jakarta, Minggu (22/6/2014).
Akbar menyayangkan sikap Jokowi yang seolah tidak menganggap persoalan di Laut China Selatan sebagai persoalan serius. Jokowi, menurutnya, terlalu berbaik sangka atas kasus tersebut.
Padahal, kata Akbar, ada kepentingan nasional yang cukup besar di Laut China Selatan. "Kalau soal kepentingan, (kita) membutuhkan kemampuan yang tinggi dan diplomasi. Kalau tidak bisa, bisa terjadi konflik yang tajam di sana," ujar dia.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan tidak ingin ikut campur menangani konflik Laut China Selatan. Jika terpilih sebagai presiden, Jokowi ingin Indonesia tidak terseret pusaran masalah internasioal tanpa memberikan solusi yang jelas.
Jokowi menyampaikan pandangannya itu sebagai jawaban atas lontaran pertanyaan dari Prabowo. Menurut Jokowi, Indonesia tidak terlibat dalam ketegangan antar-negara-negara ASEAN terkait kawasan perairan tersebut.
"Itu urusan negara lain dan negara lain. Tapi kalau kita berperan, juga lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya solusi yang benar, proses diplomasi yang kita lakukan tidak bermanfaat, untuk apa kita lakukan?" papar Jokowi.
Mendengar jawaban Jokowi, Prabowo sempat berupaya memperdalam pertanyaan dengan menambahkan informasi bahwa ada wilayah Indonesia yang turut diklaim dalam sengketa tersebut. Namun, Jokowi tetap menyatakan Indonesia tidak perlu ikut campur terlalu dalam pada masalah itu. "Setahu saya, dalam konflik Tiongkok itu, kita sama sekali tidak punya konflik," ujar Jokowi.
