Rini sumarno 

Waktu hampir satu setengah tahun tampaknya cukup bagi Presiden Joko Widodo dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan ingatan. Kala itu, Juni 2013, KPK memeriksa Rini Soemarno selama lebih kurang tujuh jam, dan Ahad sore kemarin, nama Rini disebut Jokowi sebagai menteri BUMN setelah lolos dari stabilo warna KPK.

Rini sungguh beruntung. Ia tidak seperti 8 nama calon menteri lainnya yang dianggap tak layak menjadi pembantu presiden karena KPK memberi warna kuning dan merah kepada mereka. Tanda warna tersebut mengindikasikan bahwa nama-nama yang diajukan berpotensi menjadi tersangka korupsi. Karena itulah, Jokowi mencoretnya dan mimpi menjadi menteri pun melayang.

Lain halnya dengan Rini. Saat ia diperiksa KPK, kasus yang membelitnya tergolong luar biasa, terkait penyelidikan atas penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Rini mengaku diajukan pertanyaan oleh tim penyelidik KPK dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). “Sebagai anggota KSSK, saya dimintai keterangan,” kata Rini.

KPK menganggap Rini tahu seputar proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor BLBI. Mekanisme penerbitan SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002. Hal ini dilakukan Presiden Megawati setelah menerima masukan dari jajaran menteri saat itu, seperti Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

SKL tersebut berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, dikenal dengan inpres tentang release and discharge.

Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintah.

Lolosnya Rini tentu saja menimbulkan syak wasangka. Banyak yang menduga, kedekatannya dengan Megawati menjadi faktor kunci lolosnya ia sebagai menteri. Penunjukannya sebagai Ketua Tim Transisi merupakan indikasi kuat betapa Mega begitu percaya kepada Rini.

Lebih dari itu, duduknya Rini di kursi menteri yang mengurus aset triliunan rupiah bangsa ini merupakan sebuah ironi. Ya, karena Jokowi kerap mengucapkan bahwa penyusunan kabinetnya berlangsung lama disebabkan prinsip kehati-hatian dan agar kabinetnya bersih. Tapi mengapa ia tetap mempercayakan Rini sebagai menteri? Inilah ironi Rini.