Manipulasi Suara Papua Kecurangan Tingkat Elite
ilustrasi penghitungan hasil pilpres 2014 (Foto:antara) JAKARTA- Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menemukan sejumlah kecurangan. Salah satunya di Papua. Terdapat 14 kabupaten yang tidak menggelar pemungutan suara. “Itu menunjukan kecurangan bukan level TPS, tapi elit-elit yang bisa menghitung jumlah penduduk dan DPT yang bisa diakali. Untuk memanipulasi suara butuh kekuatan politik besar, bukan tingkat RT,” ujar pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ziyad Falahi saat dihubungi, Selasa (22/7/2014).
Menurutnya, sikap KPU yang tidak menindaklanjuti dugaan kecurangan dengan tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu perlu dipertanyakan. Masyarakat harus semakin ketat mengawasi kinerja KPU.
“KPU sebagai lembaga yang netral dipertanyakan. Kinerja KPU harus diawasi, apalagi nanti ada pilkada serentak. Semua elemen masyarakat harus mengontrol,” katanya.
Ziyad mengatakan, sikap KPU yang terkesan cuek dengan dugaan kecurangan yang diungkap kubu Prabowo-Hatta akan berdampak besar ke depannya. “Kalau manipulasi suara terus terjadi, ini kejahatan, kriminal besar oleh otoritas besar,” ungkapnya.
Dia menambahkan, menunda pengesahan hasil rekapitulasi suara nasional lebih baik ketimbang memaksakan kondisi yang menimbulkan polemik. Jika kubu Prabowo-Hatta akhirnya memperkarakan ke MK, itu dinilainya sebagai langkah tepat.
“Kalau KPU menunda pengesahan, itu lebih bijak daripada terjadi polemik. Tujuan ke MK bukan untuk menang, tetapi untuk mempertanyakan netralitas KPU,” terangnya. (//ugo)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.
