Senin, 21 Juli 2014

SHADOW GOVERNMENT AND CONSPIRACY
(Penguasa di atas Pemerintah dan Persekongkolan)
Siapa sesungguhnya yang memerintah indonesia? Bagaimana bentuk persekongkokolannya?
Mari kita tinjau banyak kasus yang membuat kita berfikir,"Siapa sesungguhnya yang memerintah Indonesia?"
1.Kasus muatan cerita porno pada buku bacaan anak-anak SD dan SMP. Siapa yang membuat dan siapa yang harus bertanggung jawab tidak pernah diusut. Menagapa tidak diusut?
2.Masuknya soal-soal khusus tentang Jokowi pada soal-soal ujian nasional SMA. Apakah kasus ini pernah diusut? Maaf, tidak pernah!!
3, Kasus alat penyadap yang disebut Jokowi di Balaikota. Apakah alat penyadap itu pernah ditunjukkan? Tidak pernah? Apakah kasus ini diusut? Tidak pernah!!
4. Siapa pelaku ucapan RIP, Rest In Peace yang menghebohkan.Siapa pelaku sesungguhnya? Apakah kasus ini diusut? Tidak pernah!!
5. Kasus pernyataan Jokowi saat akan dibentuknya koalisi yang menyatakan,”Kita cukup dua tfga partai saja”. Ada yang memperhatikan sesuatu yang sangat dalam atas pernyataan ini? Mengapa begitu yakin menang hanya dengan dua tiga partai? Pastilah ada sesuatu yang luar biasa besar di belakngnya dan sangat yakin pasti menang.
5. Kasus penyataan Adian Napitupulu yang menyatakan,”Prabowo dilarang keras menjadi presiden” dan mereka berusaha sekeras-kerasnya agar Prabowo tidak menjadi presdien. Apa makna pernyataan ini? Tampaknya pernyataan ini mewakili suatu gerakan totalitas menghambat Prabowo. Ini indikasi yang sangat luar biasa adanya persekongkolan dan kejahatan terhadap demokrasi.
6. Kasus kejaksaaan Agung yang pagi-pagi sudah menyatakan bahwa Jokowi tidak terlibat kasus bus Transjakarta. Mengapa Kejagung tidak memgusut indikasi yang sangat jelas apalagi pengakuan Udar Pristono sudah sangat gamblang atas keterlibatan Jokowi. Mengapa Kejagung sudah menyatakan tidak terlibat? Mengapa? Mengapa?
7. Kasus pertemuan anggota KPU, Tim Sukses Jokowi, dan anggota kepolisian di sebuah restoran sesaat sebelum debat capres kedua. Mengapa pertemuan itu tidak diusut? Tidaklah mungkin itu pertemuan biasa. Apakah kasus ini diusut sebagai pelanggaran etika anggota KPU? Maaf, tidak pernah diusut!!
8. Kasus 1 Juni 2014, di KPU saat pengambilan nomor urut dimana Jokowi langsung kampanye di akhir pidatonya. “Pilih No 2” katanya. Ada saksi, yaitu rakyat Indonesia yang menyaksikan siaran langsung dan ada pernyataaan yang mengajak memilih padahal itu adalah saat yang sangat dilarang karena kampanye baru dimulai tanggal 5 Juni. Kasus ini dianggap Bawaslu sebagai laporan biasa dan tak bermuatan unsur pelanggaran kampany padahal sudah sangat jelas itu adalah pelanggaran. Mengapa Bawaslu tidak memberi teguran keras? Inilah bentok-bentuk persekongkolan.
9. Kasus penyataan salah satu tim sukses yang menyatakan bahwa Prabowo itu psikopat. Mengapa kasus ini tidak diusut sebagai pelanggaran serius? Mengapa Bawaslu diam saja? Mengapa? Mengapa?
10. Kasus-kasus pertemuan Abraham Samad dengan kubu Megawati serta Jokowi di saat sebelum penetapan pasangan Cawapres. Apakah ini tidak diusut sebagai pelanggaran etika? Karena masyarakat tahu banyak kasus yang menghinggapi Jokowi. Mengapa? Mengapa?
11. Siapa sesingyuhya otak kasus Babinsa? Mengapa kasus ini tidak diusut? Mengapa? Mengapa?
12. Kasus penyataan Jokowi di Tasikmalaya yang menyatakan bahwa beliau telah menyerahkan berkas kasusTrans Jakarta ke KPK tetapi kemudian KPK membantah pernyataan Jokowi dan menyatakan bahwa Jokowi tidak pernah menyerahkan berkas kasus Trans Jakarta. Mengapa KPK diam saja atas perbuatan kebohongan publik yang dilakukan Jokowi apalagi ini menyangkut KPK secara langsung. Mengapa kasus ini tidak diusut? Mengapa? Mengapa? Ada persengkokolan?
13. Mengapa kasus asal-usul Jokowi, gelar sarjananya yang mencurigakan, serta gelar hajinya yang menjadi tanya tanya besar tidak pernah diusut? Ada apa sesungguhnya? Mengapa pihak yang berwenang, yaitu KPU mengabsahkan semua dokumen sebagai capres dan diam saja terhadap berbagai hal yang meragukan di mata masyarakat??
14. Kasus penyataan JK, “Kami hanya bisa kalah kalau dicurangi” dan kasus pernyataan Burhanudin Muhtadi ,”Kalau perhitungan KPU berbeda dengan survey berarti KPU salah” tidak dikritik oleh KPU dan diberi peringatan keras? Apakah KPU lebih nyaman untuk mengakomodasi semua kepentingan kelompok Jokowi yang melalkukan intimidasi dibandingkan mengakomodasi kebenaran? Ada apa dengan KPU? Indikasi pertemuan anggota KPU dengan anggota timses Jokowi sudah sangat jelas adanya banyak ketidakberesan.
14. Kasus-kasus keterlibatan aparat pada perhituyngan suara? Mengapa
15. Mengapa kasus pernytaan kemenangan secara prematur yang dilakukan oleh lembaga survey tidakd iusut sebagi pelanggaran pemilu oleh Bawaslu? Mengapa ketikia kasus ini dilaporkan ke kepolisan , kapolri mnenyatakan sulit untuk menjerat kasus ini dengan tindakan pidana? Bukankah kasus ini sangat meresahkan dan merusak ketentraman masyarakat serta membentuk opini prematur yang menyesatkan? Mengapa kasus ini didiamakan dan dianggap angin lalu?
16. Pertanyaan besar saya adalah mengapa Jokowi, dengan banyak indikasi kasus pidana, latar belakang yang tak jelas, dan berbagai kontroversi yang menyertainya didukung oleh banyak lembaga domestik maupun internasional? Adakah sesuatu yang mengikat mereka untuk habis-habisan dalam memberi dukungan walau itu dengan berbagai pelanggaran hukum? Ada apa ini? Adaakh sebuah rencana besar di balik ini semua? Apakah rencana mereka itu bagus untuk Republik ini atau malah kebalikannnya? Maaf, saya merasakan hal yang kedua, bahwa dukungan di luar batas itu adalah untuk memecah belah republik ini. Bila para pendiri bangsa memberi mimpi tentang Indonesia yang aman, damai, makmur, dan sejahtera maka saya melihat ke depan bahwa kelompok ini akan memberi rakyat Indonesia mimpi mengerikan (Nightmare).
17. Bila Pileg 2014 adalah pemilu paling bobrok maka Pilpres ini adalah pemilihan Presiden paling arogan dan penuh persekongkolan. Bila penyelenggara Pilpres (KPU), dan wasit (Bawaslu) dan lembaga lain adalah bagian penting dari persekongkolan maka jangan pernah diharap Pilpres ini akan mengahsilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi
Nah, kita semua kini melihat adanya ketidakberesan yang sangat meluas di semua lembaga dan nyaris tidak ada perbaikan. Lalu siapa sesungguhnya yang mengendalikan lembaga ini? Siapa yang mengendalikan Republik ini? Presiden? Maaf, Bukan!!
Keberadaan Shadow Government ini sudah lama dan bukan masalah Indonesia an sich dan mereka tidak ingin ada perubahan atas cengkeraman yang telah mereka lakukann terhadap Indonesia dan dunia!! Rakyat Iraq saat di bawah Saddam Husein tidak pernah membayangkan bahwa negerinya kini hancur lebur begitu juga rakyat Libya saat di bawah kepemimpinan Moamar Khadafi, dan saat ini Ukrainayang diadu domba dan terpecah belah serta banyak negara lainnya. Banyak negara kini terpecah belah karena adu domba pihak global yang menginginkan seluruh oenduduk dunia berada dalam genggaman dan kendali mereka itulah, NEW WORLD ORDER!!
Rakyat Indonesia meneteskan air mata atas mimpi yang mengerikan yang akan terjadi.
Apakah Indonesia telah terjual dengan nilai 100 Triliun? Indonesia...Sold Out?
Rakyat Indonesia menjerit meneriakkan kebenaran........... ......namun semua pihak tak ada yang peduli. Lalu kemana lagi masyarakat akan mengadu?
Semoga masyarakat sadar bahwa masyarakat harus mempersenjatai diri mereka dengan kebenaran dan memverifikasi semua informasi agar tidak terkecoh oleh permainan media. Bangkitlah rasa nasionalisme kebangsaan dan idealisme tehadap kebenaran.
Ya, Allah ya Tuhan kami. Kami mohon ampun atas semua dosa kami. Ampuni kami yang tak mampu menyandang amanah para pejuang bangsa kami yang telah memberi kemerdekaan ini. Kami diciptakan olehMu dan akan kembali kepadaMu. Berilah kami senyum menatap masa depan anak-anak cucu kami akan masa depan yang cemerlang walau kami merasakan begitu gelapnya jalan ke depan. Kami tak tahu makna semua ini. Ya, Allah ya Rabb. Lindungi bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia atas rencana-rencana jahat dan keji atas kemanusiaan. Satukan hati seluruh penduduk dunia untuk damai, aman, dan tentram hidup di atas bumi ini. Lindungi kami dan bangsa ini. Amien....Aamien.
Prabowo-Hatta dan masyarakat tidak boleh putus asa menegakkan kebenaran. Bila Bawaslu telah merekomendasi Pemungutan Suara Ulang lalu diabaikan oleh KPU lalu mengapa KPU mengabaikannya?
Semoga bukti-bukti yang akan diajukan ke MK menjadi titik balik bangkitnya kebenaran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Semoga MK menjadi lembaga terakhir harapan rakyat dalam menegakkan kebenaran.
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI SELURUH INDONESIA ADALAH PILIHAN PALING RASIONAL DAN BIJAKSANA UNTUK MENDAPATKAN PEMIMPIN YANG MEMILIKI LEGITIMASI RAKYAT .
Doa masyarakat selalu menyertai kebenaran, yaitu Prabowo-Hatta
Terima kasih by