Basuki: Saya Enggak Suka Ada Kolom Agama, "Bodo" Amat!
Jumat, 13 Desember 2013 | 15:52 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat membuka tabungannya selama menjadi Wagub DKI.
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama termasuk salah seorang yang tidak setuju adanya kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP). Menurutnya, hanya di Indonesia kartu identitas terdapat kolom agama.
"Kalau menurut saya pribadi, saya enggak suka ada kolom itu,bodo amat. Untuk apa mencantumkan agama Anda di KTP?" kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (13/12/2013).
Hal itu dikatakan Basuki terkait keputusan pemerintah yang mengosongkan kolom agama di KTP bagi warga negara yang memeluk agama di luar enam agama yang diakui pemerintah. Peraturan itu dimuat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang disahkan pada 26 November 2013 lalu.
Apa pun alasannya, kata Basuki, kolom agama dalam kartu identitas tidak terlalu penting. Dia pun hanya tertawa begitu mendengar alasan kepentingan pencantuman agama di KTP adalah untuk mengetahui orang yang meninggal akan dimakamkan sesuai dengan agamanya masing-masing. Bahkan, ia pun membandingkan birokrasi Indonesia dengan Malaysia.
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, di Malaysia tidak ada instansi Kementerian Agama dan tidak mencantumkan agama di KTP. Namun faktanya, Malaysia jauh lebih maju dibandingkan Indonesia.
"Harusnya yang korupsi-korupsi itu jangan cantumin agama di KTP-nya. Malu kan kalau ketahuan korupsi, agamanya apa," ujar mantan anggota Komisi II DPR RI itu.
Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Administrasi Kependudukan setelah melalui rapat paripurna DPR pada tanggal 26 November 2013. Pada Pasal 64 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, setiap warga negara harus memilih satu di antara lima agama yang diakui oleh pemerintah sebagai identitas dirinya.
Dalam revisi terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu, sebelumnya sempat diusulkan agar warga dibebaskan mencantumkan agama atau aliran kepercayaan mereka. Namun, setelah melalui pembahasan antara pemerintah dan DPR, warga tetap diwajibkan memilih satu di antara lima agama dalam KTP-nya.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan tak akan ada diskriminasi terhadap agama tertentu. Ia menjelaskan, bagi pemeluk agama atau kepercayaan lain di luar yang diakui pemerintah, isian akan dikosongkan.
Gamawan mengatakan, soal dicantumkannya agama masih dilakukan kajian di Kementerian Agama. Agar tak terjadi diskriminasi atau hambatan tertentu soal agama, kata Gamawan, Kemendagri akan segera mengumpulkan kepala dinas seluruh Indonesia.
Sabtu, 27 September 2014
◆◆((Makin Gila Kegiatan Bimas Islam Di Pemda DKI Dihapus Ahok))◆◆
GebrakNews - Sebuah informasi penting diterima redaksi GebrakNews sekitar satu jam lalu. Seorang narasumber mengaku seorang Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta, memberi informasi bahwa sejak Ahok alias Zhong Wan Xie menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, kegiatan-kegiatan terkait pembinaan dan bimbingan agama Islam (Bimas Islam) telah dihapuskan dari kegiatan dan program Pemprov DKI Jakarta.
"Tidak ada lagi kegiatan dan program terkait Bimas Islam, terutama di BKD Pemprov DKI Jakarta. Dihapus Pak Ahok," ujar PNS DKI Jakarta melalui telepon kepada GebrakNews, Sabtu (27/9/2014) sekitar pukul 14.30 Wib.
Redaksi meminta penjelasan lebih lanjut kepada PNS Pemda DKI Jakarta yang menjadi narasumber itu, namun ia enggan menjelaskannya dan minta GebrakNews menyelidiki lebih dalam mengenai penghapusan kegiatan-kegiatan dan program yang bernafaskan keislaman dan pembinaan rohani di lingkungan Pemda DKI Jakarta.
"Silahkan diselidiki ya. Banyak keputusan Pak Wagub Ahok yang merugikan umat Islam. Kok kayak sistematis ya?" ujarnya balik bertanya.
Sebelumnya Zhong Wan Xie atau akrab disapa dengan nama Ahok, kerap didemo ribuan umat Islam Jakarta terkait kebijakan atau ucapannya menghina dan merugikan umat Islam.
Jakarta – Saat ini warga china sudah mengusai Indonesia dari Sabang sampai Marauke, mereka menjadi pengusaha yang selalu banyak mendapat kemudahan dari perbankan dan akhirnya memeras rakyak dengan cara menaikan keuntungan sehingga memberatkan masyarakat.
"Kalau menurut saya pribadi, saya enggak suka ada kolom itu,bodo amat. Untuk apa mencantumkan agama Anda di KTP?" kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (13/12/2013).
Hal itu dikatakan Basuki terkait keputusan pemerintah yang mengosongkan kolom agama di KTP bagi warga negara yang memeluk agama di luar enam agama yang diakui pemerintah. Peraturan itu dimuat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang disahkan pada 26 November 2013 lalu.
Apa pun alasannya, kata Basuki, kolom agama dalam kartu identitas tidak terlalu penting. Dia pun hanya tertawa begitu mendengar alasan kepentingan pencantuman agama di KTP adalah untuk mengetahui orang yang meninggal akan dimakamkan sesuai dengan agamanya masing-masing. Bahkan, ia pun membandingkan birokrasi Indonesia dengan Malaysia.
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, di Malaysia tidak ada instansi Kementerian Agama dan tidak mencantumkan agama di KTP. Namun faktanya, Malaysia jauh lebih maju dibandingkan Indonesia.
"Harusnya yang korupsi-korupsi itu jangan cantumin agama di KTP-nya. Malu kan kalau ketahuan korupsi, agamanya apa," ujar mantan anggota Komisi II DPR RI itu.
Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Administrasi Kependudukan setelah melalui rapat paripurna DPR pada tanggal 26 November 2013. Pada Pasal 64 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, setiap warga negara harus memilih satu di antara lima agama yang diakui oleh pemerintah sebagai identitas dirinya.
Dalam revisi terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu, sebelumnya sempat diusulkan agar warga dibebaskan mencantumkan agama atau aliran kepercayaan mereka. Namun, setelah melalui pembahasan antara pemerintah dan DPR, warga tetap diwajibkan memilih satu di antara lima agama dalam KTP-nya.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan tak akan ada diskriminasi terhadap agama tertentu. Ia menjelaskan, bagi pemeluk agama atau kepercayaan lain di luar yang diakui pemerintah, isian akan dikosongkan.
Gamawan mengatakan, soal dicantumkannya agama masih dilakukan kajian di Kementerian Agama. Agar tak terjadi diskriminasi atau hambatan tertentu soal agama, kata Gamawan, Kemendagri akan segera mengumpulkan kepala dinas seluruh Indonesia.
Sabtu, 27 September 2014
◆◆((Makin Gila Kegiatan Bimas Islam Di Pemda DKI Dihapus Ahok))◆◆
GebrakNews - Sebuah informasi penting diterima redaksi GebrakNews sekitar satu jam lalu. Seorang narasumber mengaku seorang Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta, memberi informasi bahwa sejak Ahok alias Zhong Wan Xie menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, kegiatan-kegiatan terkait pembinaan dan bimbingan agama Islam (Bimas Islam) telah dihapuskan dari kegiatan dan program Pemprov DKI Jakarta.
"Tidak ada lagi kegiatan dan program terkait Bimas Islam, terutama di BKD Pemprov DKI Jakarta. Dihapus Pak Ahok," ujar PNS DKI Jakarta melalui telepon kepada GebrakNews, Sabtu (27/9/2014) sekitar pukul 14.30 Wib.
Redaksi meminta penjelasan lebih lanjut kepada PNS Pemda DKI Jakarta yang menjadi narasumber itu, namun ia enggan menjelaskannya dan minta GebrakNews menyelidiki lebih dalam mengenai penghapusan kegiatan-kegiatan dan program yang bernafaskan keislaman dan pembinaan rohani di lingkungan Pemda DKI Jakarta.
"Silahkan diselidiki ya. Banyak keputusan Pak Wagub Ahok yang merugikan umat Islam. Kok kayak sistematis ya?" ujarnya balik bertanya.
Sebelumnya Zhong Wan Xie atau akrab disapa dengan nama Ahok, kerap didemo ribuan umat Islam Jakarta terkait kebijakan atau ucapannya menghina dan merugikan umat Islam.
Lin Che Wei sudah Berani Tuding SBY Pengkhianat !
Jakarta – Saat ini warga china sudah mengusai Indonesia dari Sabang sampai Marauke, mereka menjadi pengusaha yang selalu banyak mendapat kemudahan dari perbankan dan akhirnya memeras rakyak dengan cara menaikan keuntungan sehingga memberatkan masyarakat.
Kerusakan mental dan sosial pun selalu di mulai oleh orang orang cina seperti misalnya kebiasaan menyuap pejabat pemerintah, minum minuman kerasm narkoba, sex bebas, pola hidup mereka ini selalu diikuti oleh warga masyarakat lainnya.
\Di Media sosial warga Cina sudah berani menuding Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai gembong Penghianatan G-25, yang menganalogikan keputusan Presiden SBY sama dengan pengkhianatan G30S/PKI.
Linchewei dalam akun twiter pribadinya menuliskan “Dulu ada penghianatan G-30s PKI sekarang ada penghianatan G-25- s PD”
Kicauan kelewat batas dan sudah melanggar hukum oleh Lin Che Wei itu mendapat kecaman keras dari Raden Nuh, mantan aktifis mahasiswa yang sekarang praktisi hukum. “Kicauan Lin Che Wei itu menunjukan siapa sebenarnya yang pengkhianat negara. Saya meragukan Keindonesiaan Lin Che Wei yang dapat dipastikan tidak memahami Pancasila, terutama sila keempat Pancasila. Tuduhan Lin Che Wei bahwa sikap Presiden SBY sama dengan pengkhianatan G30S/PKI menunjukan kualitas diri dan nasionalismenya yang rendah,” tukas Raden, yang mengaku geram menyaksikan kian banyak orang atau tokoh non pribumi anti Pancasila dan ingin merusak negara Indonesia ini.
Bukan hanya Lin Che Wei yang mencaci maki Presiden, Budiman Sudjatmiko juga melontarkan tudingan senada. Fenomena ini menunjukan, sebagian warga Indonesia sudah jauh dari nilai-nilai Pancasila dan ingin menerapkan ideologi liberal atau komunis di Indonesia. Demikian disampaikan Raden, seperti dikutip GebrakNews, Jumat 26 September 2014.
Kini warga cina sudah Ngelunjak di Indonesia sampai-sampai berani menuding simbol Negara yakni SBY sebagai ‘Gembong Penghianat’. Saat ini sudah banyak warga cina yang menjadi pejabat, dalam pekerjaannya mereka selalu melakukan kecurangan dan mementingkan kelompoknya.
Setelah seluruh lini terkuasai strategi berikutnya diperkirakan mereka akan melakukan percepatan masuk ke dunia politik dimulai dengan melakukan dukungan materi kepada para kandidiat legislative, menjadi cukong pejabat yang masih aktif ataupun mencoba menjadi Kepala Daerah.
Contoh fenomenal didalam dunia politik adalah AHOK yang menggunakan nama Indonesia Basuki Tjahaya Purnama, lulusan jurusan Geologi universitas Trisakti (Universitas yang sempat di dominasi warga cina), kemudian menjadi anggota legislatif dan bupati di daerah mayoritas cina (Bangka Belitung).
Saat ini kekuatan cina dunia mendorong agar tokoh mereka (AHOK) menjadi gubernur DKI Jakarta dengan menggantikan Jokowi secara otomatis. Dengan demikian cina akan memimpin Ibu Kota. [KbrNet/GberakNews]
