Ketua MUI: PDIP adalah Musuh Islam & Musuh Umat Islam!
Posted by KabarNet pada 01/06/2014
Jakarta – KabarNet: Tindakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menginstruksikan kader-kadernya memata-matai para khatib Jumat untuk memantau kemungkinan adanya “kampanye hitam” di dalam masjid menuai gelombang kecaman dari berbagai pihak.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Ridwan melontarkan pernyataan keras sebagai respon atas tindakan PDIP tersebut. “Dan umat supaya sadar bahwa partai yang memata-matai khatib (PDIP, red.) adalah musuh Islam dan musuh umat Islam,” tegas Kiai Cholil seperti dikutip Suara Islam Online, Jumat (30/5/2014).
Pernyataan Ketua MUI, Kiai Cholil Ridwan tersebut meski tak secara eksplisit menyebut ‘PDIP’, namun dari konteks kasus yang sedang dikomentarinya menjadi jelas bagi siapapun bahwa yang dimaksud dalam kalimat “partai yang memata-matai khatib adalah musuh Islam dan musuh umat Islam” adalah PDIP. Karena saat ini tak ada partai selain PDIP yang memerintahkan kader-kadernya untuk memata-matai para khatib.
Ketua MUI Pusat, KH Cholil Ridwan
Sikap PDIP yang mau menjalankan aksi intelijen terhadap masjid-masjid tersebut dinilai Kiai Cholil sebagai warisan orde lama dan orde baru untuk mengembalikan Indonesia ke era otoriter, dimana saat itu khatib di masjid selalu diawasi dan bahkan harus mendapat persetujuan pihak keamanan. Ia menegaskan, bahwa kelompok yang memata-matai khatib adalah musuh Islam.
Ia menghimbau agar umat Islam tidak memilih calon presiden dari partai yang memusuhi umat Islam. “Oleh karena itu jangan pilih capresnya (Jokowi, red.). Pilihlah capres yang didukung oleh empat partai Islam,” pesan Kiai Cholil.
.
Ketua MUI, KH Amidhan Saberah
Dari lembaga yang sama, Ketua MUI, KH Amidhan Saberah mengatakan, aksi mata-mata dan pengawasan yang dilakukan oleh kader-kader PDIP terhadap para khatib di masjid, sebagai tindakan yang sangat melukai perasaan umat Islam. “Pengawasan itu sangat melukai umat Islam, sejak kapan mereka menjadi polisi agama?” kata Amidhan di Jakarta, Jumat (30/5/2014).
Jika polisi agama, sambung dia, wajar jika adanya pengawasan terhadap masjid. “Sama seperti zaman penjajahan, bicara politik langsung dilaporkan ke polisi.”
Menurut Amidhan, hal biasa kalau soal bicara politik di masjid, yang tidak boleh adalah kampanye mengajak salah satu pasangan capres dan cawapres. “Mengapa pengawasan hanya dilakukan di masjid, sedangkan gereja, pura, vihara dan lainnya tidak?” kata dia lagi.
Kiai Amidhan menambahkan, tidak adil jika umat Islam mendapat perlakuan seperti itu. Lagi pula, para khatib yang memberi khutbah di masjid sudah sangat tahu mengenai batasan untuk tidak berkampanye.
Berita tentang sikap PDIP yang terkesan sangat tidak bersahabat dengan umat Islam ini bermula dari pernyataan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai PDIP Jakarta Timur, William Yani, yang menginstruksikan kader-kader partai dan pendukung Jokowi untuk memantau atau memata-matai para khatib saat menyampaikan khutbah Jum’at.
Lewat akun resmi berita PDIP di twitter @news_pdip, pada Kamis, (29/5/2014), William Yani yang juga anggota DPRD DKI Jakarta ini menginstruksikan kepada kader dan pendukung Jokowi pada saat Sholat Jum’at untuk memantau para penceramah.
Tidak hanya itu, William Yani yang seorang Kristiani ini meminta para pendukung Jokowi membawa alat perekam saat ceramah sholat Jum’at berlangsung.
Sikap PDIP yang mau menjalankan aksi intelijen terhadap masjid-masjid tersebut dianggap mengembalikan Indonesia di era otoriter, dimana saat itu khotib di masjid selalu diawasi dan bahkan harus mendapat persetujuan pihak keamanan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Daulay mengatakan, tindakan pengawasan masjid ini akan menimbulkan kesan adanya fregmentasi sosial di tengah-tengah masyarakat. “Selain itu, bisa juga menimbulkan kesan seolah-olah para khatib selama ini dijadikan sebagai agen politik dari suatu kepentingan politik tertentu. Padahal, fungsi masjid adalah tempat suci dimana orang berupaya mendekatkan diri pada sang pencipta. Saya khawatir, ini bisa dilihat masyarakat sebagai upaya pengembalian rezim otoriter dengan masuknya intervensi ke rumah-rumah ibadah” kata Saleh di Jakarta, Jumat (30/5/2014).
Anggota Tim Sukses Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari tidak menampik itu. Politisi liberal itu mengatakan, memang kader-kader PDIP yang muslim diminta untuk melakukan aksi intelijen terhadap masjid-masjid.
Pihaknya melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid, karena dikhawatirkan menjadi tempat terjadinya kampanye hitam. “Karena memang serangan kepada Jokowi-JK di masjid-masjid sangat intensif,” kata Eva seperti dikutip RMOL, Jumat (30/5/2014).[KbrNet/Suara-Islam/RMOL/adl]
