Hina DPRD, Ahok Tak Paham Bernegara
JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi, Habiburockhman, menyatakan tindakan DPRD DKI Jakarta yang berencana melaporkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke polisi lantaran menghina lembaga parlemen merupakan sesuatu yang wajar. Pasalnya, Ahok dengan ucapannya terkait dengan pandangannya atas RUU Pilkada telah membangun stigma kalau DPRD itu buruk dan menjadi sarang koruptor.
"Kita serahkan ke DPRD mau laporkan atau tidak. Tapi memang yang disampaikan Ahok tidak patut dan tidak tepat karena seharusnya perbedaan pendapat soal RUU Pilkada jangan dianggap sebagai perbedaan yang antagonis. Pilkada langsung dan tidak langsung sama-sama punya argumen kuat dan sama-sama punya niat baik," katanya kepada Okezone, Jumat 12 September 2014 malam.
Seharusnya, sambung Habib, Ahok tidak perlu mengeluarkan komentar seperti itu, dimana ia mengkotakkan kalau Pilkada langsung prorakyat, sementara Pilkada oleh DPRD itu sarat dengan korupsi.
"Jadi dia itu seperti orang tidak paham bernegara, harusnya kalau orang beda pendapat itu harus dihargai dong dan jangan dibangun stigma itu," tegasnya.
Apalagi pernyataan bekas Bupati Belitung Timur ini salah, jika dia menilai Pilkada melalui DPRD itu akan melahirkan koruptor, karena faktanya produk Pilkada langsung ini mencapai 80 persen melakukan tindak pidana korupsi.
"Jadi tidak tepat caranya tidak seperti itu, tidak benarnya datanya yang dipegang pak Ahok tidak benar, sehingga kalau teman di DPRD DKI merasa dihina dan melapor juga kan bagian hak kalau merasa dihina mencemar nama baik melapor ke polisi sudah benar dong," tegasnya.
Habib menambahkan, Ahok ini sejatinya telah melakukan pembunuhan karakter terhadap DPRD, padahal DPRD itu berasal dari partai politik dan mereka dipilih oleh rakyat. Mereka juga ada untuk memperjuangkan negara, jadi tidak bisa serta merta memberikan label hitam dan putih.
"Jadi jangan bangun character assassination (pembunuhan karakter), kalau ada masalah kita perbaiki bukan membangun stigma partai politik dibilang enggak benar, kalau gak ada partai politik tanpa parlemen gimana. Anggota kan DPR dari partai politik, kalau bukan dari partai politik ya darimana. lagipula banyak banyak kok kader partai politik yang gak ada masalah, kan ini seolah partai politik masalah bagi Ahok," tegasnya.
Seperti diketahui, penolakan Ahok terhadap RUU Pilkada dipilih oleh DPRD kian memanas, bahkan ia pun nekad keluar dari Gerindra atas penolakannya. Namun, kemunduran dirinya itu disertai dengan pernyataan pedasnya yang menilai tidak ingin menjadi budak DPRD hingga calo. Hal ini membuat berang DPRD DKI dan berencana melaporkan Ahok ke polisi.
(hol)
"Kita serahkan ke DPRD mau laporkan atau tidak. Tapi memang yang disampaikan Ahok tidak patut dan tidak tepat karena seharusnya perbedaan pendapat soal RUU Pilkada jangan dianggap sebagai perbedaan yang antagonis. Pilkada langsung dan tidak langsung sama-sama punya argumen kuat dan sama-sama punya niat baik," katanya kepada Okezone, Jumat 12 September 2014 malam.
Seharusnya, sambung Habib, Ahok tidak perlu mengeluarkan komentar seperti itu, dimana ia mengkotakkan kalau Pilkada langsung prorakyat, sementara Pilkada oleh DPRD itu sarat dengan korupsi.
"Jadi dia itu seperti orang tidak paham bernegara, harusnya kalau orang beda pendapat itu harus dihargai dong dan jangan dibangun stigma itu," tegasnya.
Apalagi pernyataan bekas Bupati Belitung Timur ini salah, jika dia menilai Pilkada melalui DPRD itu akan melahirkan koruptor, karena faktanya produk Pilkada langsung ini mencapai 80 persen melakukan tindak pidana korupsi.
"Jadi tidak tepat caranya tidak seperti itu, tidak benarnya datanya yang dipegang pak Ahok tidak benar, sehingga kalau teman di DPRD DKI merasa dihina dan melapor juga kan bagian hak kalau merasa dihina mencemar nama baik melapor ke polisi sudah benar dong," tegasnya.
Habib menambahkan, Ahok ini sejatinya telah melakukan pembunuhan karakter terhadap DPRD, padahal DPRD itu berasal dari partai politik dan mereka dipilih oleh rakyat. Mereka juga ada untuk memperjuangkan negara, jadi tidak bisa serta merta memberikan label hitam dan putih.
"Jadi jangan bangun character assassination (pembunuhan karakter), kalau ada masalah kita perbaiki bukan membangun stigma partai politik dibilang enggak benar, kalau gak ada partai politik tanpa parlemen gimana. Anggota kan DPR dari partai politik, kalau bukan dari partai politik ya darimana. lagipula banyak banyak kok kader partai politik yang gak ada masalah, kan ini seolah partai politik masalah bagi Ahok," tegasnya.
Seperti diketahui, penolakan Ahok terhadap RUU Pilkada dipilih oleh DPRD kian memanas, bahkan ia pun nekad keluar dari Gerindra atas penolakannya. Namun, kemunduran dirinya itu disertai dengan pernyataan pedasnya yang menilai tidak ingin menjadi budak DPRD hingga calo. Hal ini membuat berang DPRD DKI dan berencana melaporkan Ahok ke polisi.
(hol)
