Sabtu, 23 Agustus 2014

Copas:
Sewaktu Masih Jadi CALON Gubernur DKI, Jokowi dengan Tegas Menolak Kenaikan Harga BBM
Ya, itulah FAKTANYA.
Berikut saya copas beritanya tertanggal 27 Maret 2012
=================
Jokowi Menolak Harga BBM Naik
"Saya kira semua yang ditanya inginnya harga BBM tidak naik," kata Jokowi.
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/299699-jokowi-menolak-harga-bbm-naik
VIVAnews - Walikota Solo, Joko Widodo, mengaku tidak setuju harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan pada awal April mendatang. Pasalnya, warga masyarakat masih menginginkan harga BBM yang murah.
"Siapapun atau seluruh rakyat jika ditanya tentang rencana kenaikan harga BBM pasti tidak mau, karena mereka inginnya yang murah," kata Jokowi, sapaan akrab Walikota Solo, Selasa, 27 Maret 2012.
Selanjutnya, bakal calon Gubernur DKI Jakarta ini pun menyuruh wartawan menanyai satu per satu masyarakat. Menurutnya, rakyat dipastikan jawabannya akan menolak rencana itu. "Saya kira semua yang ditanya inginnya harga BBM tidak naik," kata dia.
Terkait rencana kenaikan harga BBM, Jokowi pun menggelar rapat yang diikuti sejumlah pejabat muspida serta dari instansi militer dan polisi. "Rapat ini untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Demo tidak apa-apa namun harus ada antisipasi baik sebelum maupun pasca," katanya.
Berdasarkan hasil rapat tersebut, Jokowi mengungkapkan bahwa tidak ada laporan maupun indikasi ancaman terkait rencana kenaikan harga BBM. "Laporan-laporan dari jajaran Muspida menyebutkan jika Solo tidak ada masalah," ujarnya. (adi)
=========================
DAN INILAH SIKAP JOKOWI SETELAH IA TERPILIH JADI PRESIDEN:
Jokowi Minta Kenaikan BBM Diputuskan Sebelum Ia Dilantik
Wednesday, 20 August 2014, 00:20 WIB
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/08/20/nakdiu-jokowi-minta-kenaikan-bbm-diputuskan-sebelum-ia-dilantik
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM sebelum ia dilantik. Hal itu karena Jokowi menginginkan agar beban subsidi BBM tidak hanya ditanggung oleh pemerintahannya mendatang.
"Yang baik ya kenaikannya dibagi-bagi. Pemerintah sekarang dan nanti yang akan datang. Kalau menaikkan berarti mengurangi beban ke depan," ujarnya usai menghadiri Soegeng Sarjadi Award di Hotel Four Season, Selasa (19/8).
Dalam RAPBN 2015, anggaran untuk belanja subsidi energi adalah Rp 291,1 triliun. Jumlah itu meningkat dari alokasi APBN perubahan 2014 sebesar Rp 246,5 triliun.
Jokowi menilai, subsidi tersebut terlalu besar sehingga membebani APBN. Padahal, kata dia, jika anggaran subsidi ditekan, akan ada ruang fiskal yang lebih besar untuk program kerja lain.
Misalnya, dia mencontohkan, subsidi listrik selama ini sangat besar karena proses produksinya menggunakan BBM. Padahal, listrik sebenarnya juga bisa diproduksi menggunakan gas, batu bara, dan bio thermal, yang harga produksinya jauh lebih hemat.
"Dari itu kita sudah bisa menghemat Rp 60 sampai 70 triliun," ujarnya.
By: jonru