Sabtu, 09 Agustus 2014
Pembentukan tim Transisi oleh Joko Widodo ditanggapi dingin oleh pengamat. Alasannya, keberadaan Rini Soemarmo di tim itu dianggap mencederai komitmen Jokowi tentang personal timnya yang bersih dari kasus hukum.
“Bagaimana dia mau mewujudkan pemerintahan yang bersih jika orang yang ia percayai terjerat kasus hukum,” kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Malang, Anang Sujoko kepada media, Kamis (7/8/2014). “Dia seperti menelan ludah sendiri,” kata Anang.
“Kenapa harus Rini Soemarmo yang ditunjuk memimpin tim Transisi itu ?” kata Anang.
Menurut dia, terlepas Rini seorang loyalis Megawati dan mantan Menteri Perdagangan, namun kredibilitas dan integritas Rini amat meragukan. “Tindakan Jokowi merupakan negasi dari komitmennya terhadap personal yang bersih dari kasus hukum,” kata Anang.
Rini Soemarmo dinilai terlibat kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara trilyunan rupiah. Dia juga sempat diperiksa untuk kasus penjualan aset pabrik Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Pada kasus pembelian pesawat Sukhoi, Rini disebut DPR melakukan pelanggaran UU Pertahanan dan UU APBN.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa pihaknya akan memilih para pembantunya termasuk menteri yang bebas dari kasus hukum. Hal ini juga dilontarkan oleh tim pemenangannya. Dengan cara ini, diharapkan mereka tak akan punya banyak beban dan bisa fokus pada bidangnya masing-masing.
Dalam konteks politik, kredibilitas dan integritas seseorang sangat penting. Penunjukannya bukan melulu karena pertimbangan kapabilitas. “Semua orang tahu dia mantan menteri, pastilah professional. Tapi bagaimana dia menjamin pertimbangan atau rekomendasinya kredibel, bila dia sendiri tidak kredibel,” kata Anang.
Menurutnya, secara internal tim transisi adalah tim penting yang akan meletakkan pondasi ke depan bagi Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Rekomendasi atau pertimbangan tim ini harus kredibel dan berintegritas. “Bagaimana menghasilkan sesuatu yang berintegritas jika pembuatnya tidak kredibel,” kata Anang.
Meski secara legal tak ada yang salah dengan tim Transisi, pembentukan tim ini nyaris sama dengan deklarasi kemenangan Joko Widodo –Jusuf Kalla yang dilakukan saat penghitungan suara belum selesai. “Ini blunder,“ katanya sambil menyoal bahwa pasangan ini tak punya etika politik. “Saya anggap mereka tak punya sopan santun politik dan mengabaikan hati pasangan lainnya,” katanya. (ful/okezone)
